Karawang 378 Tahun, Kemiskinan Terus Membelenggu, Realisasi Pembangunan Masih Lambat

 "Dari analisis indikator dan variabel peyusun IKM yang mempunyai indikasi kesehatan paling buruk di Jawa Barat adalah Kabupaten Karawang, Majalengka, Subang, Sukabumi, Garut, dan Kabupaten Cirebon.. "

 

MISKIN: Kampung Cijambe, Telukjambe Barat
salah satu potret kemiskinan di Karawang.
Padahal, lokasi kampung ini hanya 1 km dari kawasan industri KIIC.

KARAWANG, RAKA- Pemkab Karawang hingga memasuki triwulan ketiga, atau tepat diusia daerah lumbung padi Jawa Barat ini menginjak tahun ke 378, menurut politisi dari PKB, HM. Solihin, belum ada gebrakan yang cukup membanggakan. Karena dari sekian program yang berjalan, menurutnya, sebagian kecil tindaklanjut program sebelumnya yang telah dirintis pemerintahan kemarin. Malah terkait penanggulangan kemiskinan, sebut dia, belum dianggap berhasil jika sekadar membanggakan keberhasilan penyaluran raskin.
"Sebaiknya Pemkab memfokuskan orientasi pembangunan, terutama untuk meningkatkan PAD kepada 3 sektor. Yaitu, pertanian, kelautan, dan pariwisata. Ini potensi Karawang yang sangat mungkin masih bisa dikembangkan guna mendongkrak pendapatan bagi kas daerah. Kalau mau jujur, ketiga potensi tersebut masih terkesan hanya sebatas seremonial. Belum mengarah ke upaya lebih serius. Apalagi di antara sektor-sektor itu pada kenyataannya selalu sering memunculkan permasalahan," ujar Solihin.
Mengomentari penyerapan belanja tidak langsung atau belanja publik yang diklaim Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) telah terealisasi Rp 720 miliar dari target Rp 1,052 triliun, Solihin merasa perlu mempertanyakannya. Sebab berdasarkan angka persentase, pos belanja pembangunan bagi kepentingan masyarakat ini berarti telah mencapai 60 persen. Secara kasat mata, diketahui Solihin, hingga kini belum ada realisasi pembangunan yang sedang ditunggu masyarakat secara optimal.
"Sebaliknya, saya lebih melihat bahwa realisasi pembangunan belum nampak. Jadi darimana angka penyerapan sampai 60 persen itu? Bukan hanya saya, masyarakat sendiri pasti akan bilang kalau pembangunan di Karawang terlambat. Keterlambatan ini saya kira lebih kepada lemahnya manajemen di level 1 dan 2. Yakni, bupati dan para kepala OPD. Karena pada era pemerintahan Dadang S. Muchtar birokrasinya masih tetap orang-orang ini. Uang atau anggaran yang dimiliki kas daerah juga tidak jauh beda, bahkan sekarang naik menjadi Rp 1,9 triliun dari sebelumnya Rp 1,7 triliun. Tapi hasilnya masih morat-morit," nilai Solihin.
Sehingga ia berani menyebut, kondisi demikian terjadi akibat salah urus. Solusi yang ditawarkan dia, sebaiknya bupati segera melakukan evaluasi kinerja terhadap dinas, badan, atau kantor (OPD) dengan mengoptimalkan peran dan fungsi Inspektorat agar kesalahan ini tidak terulang kedua kalinya. Bagi OPD yang berprestasi, maka bupati berkewajiban memberikan reward atau penghargaan. Sedangkan yang prestasinya buruk, hemat Solihin, bupati tidak boleh ragu untuk mengambil tindakan mengganti pejabat bersangkutan.
"Hal lain yang perlu dilakukan, bupati agar dapat menempatkan orang (pegawai -red) sesuai dengan keahliannya. Makanya perlu dibuatkan job analisis. Sehingga siapa mengerjakan apa, hasilnya seperti apa, akan mudah diukur. Besarnya potensi Karawang, baik potensi SDM maupun SDA (sumber daya alam -red) harus diimbangi profesionalitas para pelaksana kebijakan. Setelah itu, outputnya masyarakat Karawang bisa menikmati pembangunan dengan baik," saran Solihin.
Kesehatan Paling Buruk
Sementara itu, keberadaan industri dan pertanian yang mendominasi aktivitas ekonomi warga belum banyak membantu Kabupaten Karawang bebas dari belenggu kemiskinan. Faktor budaya dan "miskin warisan" membentuk pola kemiskinan kultural dan natural yang terus berlangsung. Jumlah rumah tangga miskin di daerah ini masih tinggi. Selain terbentuk karena proses alami, angka kemiskinan di Karawang sulit ditekan karena faktor budaya. Kondisi ekonomi sejumlah keluarga tak lekas membaik meski telah beberapa kali mendapat bimbingan dan stimulus dari pemerintah.
Ada keluarga yang menerima beberapa jenis bantuan kredit, bantuan teknologi tepat guna, bantuan langsung tunai, sekaligus jaminan kesehatan masyarakat miskin beberapa tahun berturut-turut. Namun, mereka tetap miskin, ingin selalu mendapat bantuan, dan tidak mengelola sebagian penghasilannya untuk keperluan produktif.
Sejumlah keluarga mewarisi kemiskinan orangtuanya. Akibat keterbatasan ekonomi, anak-anak mereka putus sekolah, sulit mencari pekerjaan, dan akhirnya jatuh pada lubang yang sama. Mereka umumnya tinggal di desa-desa di pesisir utara Karawang. Ironi
Tingginya angka kemiskinan di Karawang adalah ironi. Dengan luas sawah mencapai 52 persen dari total wilayah dan 87 persen di antaranya berpengairan teknis, Karawang mampu memproduksi lebih dari 1,137 juta ton gabah kering panen atau 636.978 ton beras per tahun. Jumlah itu menyumbang sekitar 11,08 persen bagi produksi Jabar.
Sektor industri juga terus tumbuh sejak ditetapkan sebagai wilayah pengembangan industri tahun 1989. Kini terdapat sekitar 500 perusahaan yang tersebar di sejumlah kawasan industri di Karawang dan menyerap seperempat angkatan kerja dari total sekitar 800.000 orang.
Dibandingkan dengan kabupaten lain di Jawa Barat, kabupaten/kota di Jawa Barat memang sebagian besar tergolong dalam klasifikasi menengah tinggi, yaitu sebanyak 14 kabupaten/kota dari 22 kabupaten kota yang ada atau sekitar 67 %. Sedangkan sisanya sebanyak 7 kabupaten / kota berada pada klasifikasi menengah rendah. Meskipun tidak ada kabupaten / kota yang tergolong berderajat kemiskinan tinggi, akan tetapi juga tidak ada satupun kabupaten/kota yang berderajat kemiskinan rendah. Dengan komposisi seperti itu bisa dikatakan bahwa tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Jawa Barat secara relatif hampir sama.
Dari nilai IKM kabupaten/kota di Jawa Barat, masih terindikasikan bahwa daerah perdesaan yang direpresentasikan oleh daerah kabupaten masih menjadi konsentrasi penduduk miskin. Kenyataan tersebut terlihat dari mayoritas kabupaten yang berada pada klasifikasi menengah tinggi. Dari 16 kabupaten di Jawa Barat, hanya 3 kabupaten yang berada pada klasifikasi menengah rendah. Itupun dengan catatan untuk Kabupaten Bogor dan Kabupaten Ciamis mempunyai nilai yang hanya 0,1 di bawah klasifikasi menengah tinggi, yaitu mempunyai nilai indeks 25,9. Satu kabupaten lainnya dalam klasifikasi ini yaitu Kabupaten Bekasi dengan nilai indeks 22,4.
Sebaliknya untuk daerah-daerah dengan predikat kota mayoritas berada pada klasifikasi menengah rendah. Hanya Kota Bogor yang berada pada klasifikasi menengah tinggi dengan nilai indeks 27,1.
Dari analisis indikator dan variabel peyusun IKM dapat dilihat untuk indikator kesehatan kabupaten / kota yang mempunyai indikasi kesehatan paling buruk di Jawa Barat adalah Kabupaten Majalengka, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Garut, dan Kabupaten Cirebon. Untuk variabel Penduduk Meninggal Sebelum Usia 40, Kabupaten Garut, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Karawang mempunyai persentase yang paling besar, yaitu masing-masing sebesar 27,9 % untuk Kabupaten Garut dan 22,7 % untuk Kabupaten Sukabumi dan Karawang. Sedangkan untuk variabel Balita Berstatus Gizi Kurang, Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Subang merupakan kabupaten yang mempunyai persentase bayi berstatus gizi kurang paling besar, yaitu sebesar 37,3 % dan 34,8 %.
Berdasarkan penelaahan terhadap nilai indeks kemiskinan manusia di atas, kabupaten/kota di Jawa Barat bisa melihat tingkat kemiskinan di daerahnya masing-masing relative. Disamping itu, juga bisa melihat pada variabel apa daerah tersebut mempunyai nilai yang sangat rendah sehingga perlu perbaikan yang mendesak.
Memang, IKM hanya salah satu bentuk simplipikasi dari berbagai dimensi kemiskinan yang sangat kompleks. Meskipun demikian, hasil dari IKM ini semoga bisa menjadi indikasi atau gambaran awal bagi daerah dengan harapan masing-masing daerah bisa melakukan instropeksi untuk selanjutnya bisa menjadi motivasi untuk bekerja lebih keras dalam mengentaskan masalah kemiskinan ini. (vins/raka)

Baca Selanjutnya »

Bupati: Karawang Percontohan Raskin

KARAWANG, RAKA - Mewakili Gubernur Jawa Barat, Kepala Bakorwil wilayah Karawang-Purwakarta, H. Ruhiyat, mengingatkan aparatur Pemkab di sini agar lebih meningkatkan kinerja dalam melayani rakyat. Selain itu, pertanian yang menjadi sektor unggulan di Kabupaten Karawang tetap dipertahankan. Pertumbuhan penduduk yang kian cepat seiring meningkatnya urbanisasi ke provinsi ini, kata dia, tidak lantas predikat lumbung padi bagi Karawang bergeser akibat area pertanian teknis tergusur.
"Pertanian harus didorong disamping perlu terus menumbuhkan ekonomi kerakyatan pada sektor lain. Dan pertumbuhan industrialisasi yang memanfaatkan lahan-lahan non produktif menjadi sektor lain yang harus mampu turut menyejahterakan masyarakat. Hanya saja, bagi Pemkab Karawang tidak boleh mengijinkan lahan pertanian berubah fungsi," wanti-wanti Ruhiyat saat memberikan sambutan atas nama Pemprov Jawa Barat di hadapan rapat paripurna DPRD istimewa dalam rangka HUT Kabupaten Karawang ke 378, Rabu (14/9) pagi.
Menyinggung program prioritas pemerintah, Ruhiyat juga menggarisbawahi agar pelayanan pendidikan terus menjadi perhatian serius, termasuk keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan. "Pemkab tidak boleh kenal lelah bekerja. Ikuti aturan yang berlaku demi mewujudkan perubahan yang makin baik. Pertahankan dan tingkatkan prestasi yang telah diraih Kabupaten Karawang selama ini," tandasnya.
Sebelumnya pada kesempatan sama, Bupati Ade Swara mengemukakan, bahwa prioritas pembangunan Kabupaten Karawang tahun 2011 untuk pendidikan mendapatkan alokasi anggaran terbesar mencapai Rp 856,67 miliar, atau 43,32 persen. Sedangkan anggaran bidang kesehatan Rp 112,09 miliar, atau 12,12 persen. Bidang ekonomi mencapai Rp 75,313 miliar, atau 8,14 persen. Sedangkan bidang infrastruktur pos anggarannya diberikan Rp 250,70 miliar atau 27,11 persen.
"Kesejahteraan seluruh rakyat Kabupaten Karawang merupakan titik akhir yang dituju dalam setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah pada tahun ini telah menetapkan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang diwujudkan melalui strategi penanggulangan kemiskinan daerah. Keberhasilan program-program ini di antaranya dapat terlihat dari keberhasilan penanganan program beras untuk keluarga miskin atau raskin. Dimana pemerintah pusat akhirnya menetapkan Kabupaten Karawang sebagai pilot project program nasional fortifikasi raskin," beber bupati.
Di sisi lain, lanjut bupati, upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat juga diimplementasikan melalui berbagai kebijakan lintas sektor, khususnya di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Di bidang pendidikan, sebut bupati, Pemkab terus mempertahankan keberadaan program 'decentralized based education' (DBE) 1, 2, 3 guna peningkatan kualitas pengajaran peserta didik, mutu pendidik, dan tenaga kependidikan, serta penguatan life skills bagi siswa SD, SMP, dan SMA.
"Pemkab juga mempertahankan pemberian sumbsidi biaya operasional pendidikan dari SD hingga SMA. Pemberian beasiswa, penguatan akuntabilitas pengelola keuangan sekolah, serta menjaring partisipasi masyarakat maupun sektor swasta di bidang pendidikan melalui program corporate social responsibility (CSR). Dari program CSR tersebut pada tahun 2011 ini, telah terbangun SMP Terpadu Al-Hasanat ElTahfid di Kecamatan Jatisari. Termasuk gedung baru SDN Karangligar II dan SDN Cilamaya Wetan VIII," ungkap bupati.  
Di usia yang ke-378, lanjut bupati, Kabupaten Karawang telah pula menjalin kesepakatan dengan pihak Askes terkait program JPKMM, Jamkesmas, dan Jamkesda dalam upaya menjamin peningkatan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Serta menyelenggarakan program rintisan universal coverage hingga Jampersal. Ini, kata bupati, merupakan jaminan persalinan bagi ibu hamil yang akan melahirkan. Sedangkan terkait sanitasi lingkungan bagi masyarakat di sekitar daerah aliran sungai (DAS) Citarum besertan saluran irigasi Tarum Timur, menurutnya, telah dibentuk kelembagaan sanitasi terpadu berbasis masyarakat.
"Keberhasilan lainnya adalah ditetapkannya Kabupaten Karawang sebagai pilot project kabupaten/kota layak anak. Dimana lapang karangpawitan ditetapkan sebagai pusat kegiatan anak. Selain itu, telah terdapat dua unit selter di dua kecamatan yang diperuntukan bagi pengurangan pekerja anak. Hal lainnya, untuk mengakselerasi pembangunan, Pemkab berupaya menyediakan infrastturkut penunjang bagi kegiatan perekonomian daerah. Infrastruktur penunjang tersebut beberapa di antaranya telah dan sedang dalam proses pembangunan. Yaitu pelestrarian dan pengembangan situs cagar budaya seperti Candi Jiwa maupun Candi Belandongan. Begitu pun pembangunan jembatan Sukaharja dan jembatan Batujaya penghubung lintas Pantura Jakarta, Bekasi, Karawang, dan Subang," urai bupati.
Upaya untuk terus meningkatkan kondusifitas iklim investasi dan perkembangan industri daerah, lanjut bupati, dilakukan melalui penyusunan rencana tata ruang wilayah yang tepat serta penyediaan peningkatan kualitas sarana prasaranan investasi. Dengan demikian, sebutnya, perkembangan dunia investasi dan industri dapat semakin terjamin tanpa mengganggu stabilitas bagi perkembangan sektor pertanian daerah. Salah satunya, kata bupati, dengan membentuk lembaga khusus yang menangani penanaman modal dan pelayanan perijinan untuk kemudahan investasi. Dengan harapan, pembentukan lembaga operasionalnya dapat berlangsung pada tahun 2012.
"Sedangkan dalam aspek ketenagakerjaan, hingga semester pertama tahun 2011 Pemkab telah berhasil menempatkan 17.814 orang tenaga kerja dari 26.798 pencari kerja yang terdaftar di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selain itu, Pemkab juga telah memberangkatkan 3.786 orang tenaga kerja Indonesia asal Karawang ke sejumlah daerah di Timur Tengah hingga Asia Pasifik. Sejak tahun 2011 Pemkab sudah pula menertibkan Perda nomor 1 tahun 2011 tentang penyelenggaraan tenaga kerja yang antara lain mengatur komposisi tenaga kerja sebanyak 60 persen tenaga kerja asli Karawang, dan 40 persen lainnya dari luar daerah," ucap bupati lagi. (vins)

Baca Selanjutnya »

Heryawan: Tak Ada Sukses Tanpa Pendidikan

GUBERNUR Jawa Barat, Ahmad Heryawan mengatakan peran pendidik sangat menentukan masa depan suatu bangsa. Bahkan, sumber kemakmuran sebuah bangsa adalah pengetahuan. 
“Dan pengetahuan tersebut tidak dapat diperoleh tanpa pendidikan, tidak ada orang sukses dan berkarya tanpa sentuhan pendidik. Bapak dan ibu guru pun dalam kategori agama maupun kenegaraan memiliki status dan kedudukan yang sangat tinggi, tanpa guru tidak akan ada kemajuan," ujar Heryawan di Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat.
Ia mengatakan, guru sebagai pengukir kemajuan peradaban di muka bumi, guru merupakan umat  manusia yang dapat menghadirkan nasehat kepada anak didik untuk menatap masa depan dengan sebaik-baiknya.
"Seperti itulah fungsi bapak dan ibu guru, sehingga perhatian pemerintah kepada para pendidik akan semakin baik, saat perhatian pemerintah belum sampai, janganlah sampai mengganggu keikhlasan para guru dalam mendidik para anak didik penerus bangsa," jelasnya.
Ia mengatakan, masa depan harus diperhatikan dengan baik sebagai bagian dari rancangan umur sejarah bukan  umur biologis yang sangat terbatas.  "Apabila ingin mengukir masa depan, ukirlah dengan umur sejarah bukan dengan umur biologis, sehingga apabila miliki generasi k edepan, generasi tersebut akan menjadi bagian dari umur sejarah," pungkasnya. (rk)

Baca Selanjutnya »

Pengadilan Belanda Menangkan Keluarga Korban Rawagede

DEN HAAG,RAKA- Pengadilan sipil Belanda di Den Haag hari Rabu kemarin memenangkan gugatan para janda yang anggota keluarnya menjadi korban pembunuhan massal di Rawagede, Kecamatan Rawamerta oleh pasukan Belanda pada 9 Desember 1947 lalu.
Hakim memerintahkan pemerintah Belanda untuk membayar kompensasi terhadap para janda tersebut dengan segera. Mengenai aturan soal pembayaran kompensasi kepada para janda tersebut , kata hakim, didasarkan pada undang-undang yang berlaku di Belanda.
Hakim juga menyatakan, tidak rasional alasan yang disampaikan pemerintah Belanda bahwa gugatan ini sudah kadaluarsa. Sebelumnya pemerintah Belanda telah menyampaikan pernyataan penyesalannya terhadap pembunuhan 431 penduduk Rawagede. Dengan adanya gugatan ini, Belanda melakukan perlawanan dengan menyatakan kasus ini sudah kadaluarsa.
Dalam putusannya, hakim menyatakan, pengadilan menolak tuntutan serupa dari para korban lainnya. Namun dari putusan ini, membuka peluang bagi para korban lainnya untuk melakukan tuntutan kepada pemerintah Belanda. Selama korban atau keluarga korban masih hidup. Persidangan dimulai sekitar pukul 8 pagi waktu Den Haag dan berlangsung sekitar satu jam. (rk)

Baca Selanjutnya »

Awas, Krisis Pangan Mengancam

JAKARTA, RAKA - Wakil Ketua Komisi IV DPR, Herman Khaeron mengatakan Pemerintah perlu mewaspadai terjadinya kemarau panjang. Pasalnya, kemarau ini mengakibatkan lahan pertanian di daerah-daerah terancam gagal panen yang bisa mengarah pada krisis pangan.
"Kemarau panjang yang terjadi hampir di seluruh Indonesia mengakibatkan kekeringan dan berdampak terhadap produk pertanian. Ini perlu perencanaan terpadu dan pemetaan ulang dalam rangka memenuhi kebutuhan air di sektor pertanian," kata Herman di Jakarta, Rabu (14/9).
Menurut Herman, dua kementrian yang punya otoritas dalam sektor pertanian ini adalah Kementrian Pekerjaan Umum (PU) dan Kementrian Pertanian. Karenanya dua kementrian ini kata dia, harus membangun waduk dan embun. "Kebutuhan dibangunnya waduk dan embung mendesak untuk segera dilaksanakan," ucapnya.
Selain mendesak membangun embung, Ketua DPP Partai Demokrat ini juga meminta dilakukan perbaikan jaringan irigasi baik primer, sekunder dan tersier dalam rangka mengantisipasi kekeringan karena kemarau panjang. "Jika kekeringan ini terus berlanjut dan berulang, kedepannya dikhawatirkan akan mengganggu produksi pangan dan bisa akan menjadi krisis pangan," tukasnya.
Terkait itu, Guru Besar Pertanian Universitas Lampung Bustanul Arifin mengatakan akibat kemarau berkepanjangan produksi padi tahun 2011 yang dicanangkan terancam gagal tercapai. Sebab luas lahan pertanian yang mengalami kekeringan di sentra-sentra produksi padi di Indonesia begitu banyak.
Dia menambahkan, pemerintah tidak akan mencapai target produksi tahun 2011 sebesar 70,6 juta ton Gabah Kering Giling (GKG). "Produksi padi tahun 2011 tidak akan capai target. Apalagi saat ini lahan pertanian yang mengalami kekeringan, para petani sulit untuk berproduksi," ujarnya.
Menurutnya, Kementerian Pertanian tidak perlu terus menyatakan bahwa target produksi akan tercapai. Jika produksi tercapai, pemerintah tentu tidak akan membuka kran impor beras bagi Perum Bulog. "Kementan selalu berpatokan pada data Badan Pusat Statistik yang menyatakan produksi Aram II Kementan, 2,4% dari produksi tahun 2010. Saya justru ragukan perhitungan yang dilakukan BPS," ungkapnya.
Bustanul menolak jika dikatakan, ketidaktercapaian target produksi karena musim kemarau berkepanjangan. Pasalnya, kemarau saat ini sebenarnya tidak begitu mengkhawatirkan sehingga bisa diantisipasi. "Para petani saat ini berjuang menyelamatkan pertaniannya melalui percepatan panen. Pemerintah seharusnya segera membantu upaya petani tersebut," ujarnya. (raka)

Baca Selanjutnya »